Sudah mendengar tentang Permenkum 49? Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa laporan tahunan merupakan salah satu dokumen penting dalam tata kelola Perseroan Terbatas (PT). Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai rangkuman kinerja perusahaan selama satu tahun buku, tetapi juga menjadi bagian dari proses pertanggungjawaban Direksi kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Bagi perusahaan yang belum berstatus perusahaan terbuka, kewajiban tersebut tetap perlu diperhatikan. Status sebagai PT tertutup tidak serta-merta menghilangkan kewajiban untuk menyusun laporan tahunan dan menjalankan prosedur persetujuannya sesuai ketentuan yang berlaku. Salah satu regulasi yang perlu dipahami dalam proses tersebut adalah Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Peraturan ini mulai berlaku pada 17 Desember 2025 dan menggantikan Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021. Lalu, apa saja ketentuan dalam Permenkum 49 Tahun 2025 yang berkaitan dengan laporan tahunan PT tertutup? Berikut pembahasannya.
Apa Itu Permenkum 49 Tahun 2025?

Permenkum 49 Tahun 2025 merupakan regulasi yang mengatur persyaratan dan tata cara pendirian, perubahan, serta pembubaran badan hukum PT. Di dalamnya, terdapat ketentuan mengenai penyampaian laporan tahunan dan persetujuannya oleh RUPS untuk perseroan persekutuan modal. Pemberlakuan regulasi ini penting untuk diperhatikan oleh perusahaan, terutama bagian legal, sekretaris perusahaan, keuangan, dan manajemen yang menangani administrasi badan hukum. Dalam konteks laporan tahunan, perusahaan perlu memahami bahwa penyusunan dokumen bukanlah satu-satunya tahapan yang harus diselesaikan. Ada proses penelaahan oleh Dewan Komisaris, penyampaian kepada RUPS, persetujuan yang dituangkan dalam akta notaris, serta penyampaian dokumen kepada Menteri melalui mekanisme yang ditentukan. Dengan demikian, kepatuhan tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan isi laporan, tetapi juga dengan ketepatan proses administrasinya.
Apa Kewajiban PT Tertutup dalam Penyusunan Laporan Tahunan?
Pasal 16 Permenkum 49 Tahun 2025 mengatur bahwa Direksi perseroan persekutuan modal menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris. Penyampaian tersebut dilakukan paling lambat enam bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur penyampaian laporan tahunan oleh Direksi kepada RUPS. Dalam praktiknya, perusahaan perlu mempersiapkan laporan jauh sebelum batas waktu tersebut. Data keuangan, informasi kegiatan usaha, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta informasi mengenai Direksi dan Dewan Komisaris perlu dikumpulkan dan diperiksa secara terkoordinasi. Perusahaan juga perlu memastikan bahwa laporan yang disampaikan sesuai dengan kondisi aktual selama tahun buku. Data yang tidak lengkap atau informasi yang belum dikonfirmasi berpotensi memperlambat proses penyusunan dan penelaahan. Penting untuk dipahami bahwa enam bulan merupakan batas waktu penyampaian laporan tahunan kepada RUPS menurut ketentuan tersebut, bukan berarti seluruh proses administrasi setelah persetujuan RUPS dapat ditunda tanpa batas waktu.
Apa Saja Isi Minimum Laporan Tahunan Menurut Permenkum 49 Tahun 2025?

Pasal 16 ayat (6) mengatur tujuh kelompok informasi minimum yang perlu dimuat dalam laporan tahunan.
- Laporan keuangan
Laporan keuangan sekurang-kurangnya meliputi neraca akhir tahun buku yang baru berlalu beserta perbandingannya dengan tahun sebelumnya, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Komponen ini memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Konsistensi angka, kesesuaian periode, serta keterhubungan antarlaporan menjadi hal yang perlu diperiksa sebelum dokumen difinalisasi.
- Laporan kegiatan perseroan
Bagian ini menjelaskan kegiatan perusahaan selama tahun buku, termasuk perkembangan usaha dan aktivitas yang relevan dengan operasional perseroan. Informasi dapat dikumpulkan dari laporan masing-masing divisi, catatan proyek, perkembangan bisnis, dan dokumentasi kegiatan perusahaan. Penyajiannya perlu faktual dan sesuai dengan kondisi aktual.
- Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan
Perusahaan perlu mendokumentasikan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang relevan selama tahun buku. Data pendukung dapat berupa dokumentasi program, catatan pelaksanaan kegiatan, informasi penerima manfaat, dan data lain yang sesuai dengan aktivitas perusahaan.
- Rincian masalah yang memengaruhi kegiatan usaha
Laporan tahunan juga perlu memuat rincian masalah yang timbul selama tahun buku dan memengaruhi kegiatan usaha perseroan. Bagian ini dapat disusun berdasarkan catatan manajemen mengenai kendala operasional, risiko bisnis, atau persoalan lain yang berdampak terhadap aktivitas perusahaan. Informasi harus disampaikan secara proporsional dan berdasarkan fakta.
- Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris
Komponen ini menjelaskan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku yang bersangkutan. Karena memerlukan informasi dari organ perusahaan, penyusun perlu berkoordinasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas dokumentasi dan pelaporan kegiatan pengawasan.
- Nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Laporan harus mencantumkan nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Informasi tersebut perlu diperiksa agar sesuai dengan data dan periode yang relevan.
- Gaji, honorarium, dan tunjangan
Komponen terakhir mencakup gaji dan tunjangan anggota Direksi serta gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris untuk tahun yang baru berlalu. Data ini perlu dikoordinasikan dengan bagian yang berwenang menangani administrasi remunerasi dan diperiksa sebelum dimasukkan ke dalam dokumen. Ketujuh komponen tersebut menjadi dasar untuk menyiapkan materi laporan tahunan. Format dan kebutuhan pendukung tetap perlu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku serta kondisi masing-masing perusahaan.
Bagaimana Proses Persetujuan dan Pelaporannya?
Setelah laporan disusun, proses berikutnya tidak berhenti pada finalisasi dokumen. Berdasarkan Pasal 16 Permenkum 49 Tahun 2025, terdapat beberapa tahapan yang perlu diperhatikan:
- Penyusunan laporan tahunan. Direksi dan tim terkait menyiapkan laporan berdasarkan data tahun buku yang bersangkutan.
- Penelaahan Dewan Komisaris. Laporan ditelaah sebelum disampaikan kepada RUPS.
- Penyampaian kepada RUPS. Laporan disampaikan paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir.
- Persetujuan dalam akta notaris. Persetujuan RUPS atas laporan tahunan dimuat dalam akta notaris.
- Penyampaian kepada Menteri. Persetujuan tersebut disampaikan oleh Direksi melalui notaris paling lama 30 hari sejak tanggal akta notaris ditandatangani.
- Pengajuan melalui SABH. Penyampaian dilakukan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dengan mengunggah dokumen pendukung yang dipersyaratkan.
Dokumen pendukung yang disebutkan dalam Pasal 16 meliputi akta notaris mengenai persetujuan atas laporan tahunan dan laporan tahunan itu sendiri. Karena tahapan tersebut melibatkan beberapa pihak, koordinasi sejak awal dapat membantu perusahaan mengurangi risiko keterlambatan akibat data yang belum tersedia atau dokumen yang perlu diperbaiki.
Apa yang Perlu Dipersiapkan Perusahaan Sejak Awal?
Perusahaan sebaiknya tidak menunggu hingga mendekati tenggat untuk mulai mengumpulkan data. Persiapan dapat dimulai dengan menetapkan PIC dari bagian keuangan, operasional, legal, sumber daya manusia, dan pihak lain yang relevan. Selanjutnya, buat daftar dokumen berdasarkan komponen laporan tahunan. Setiap data perlu memiliki penanggung jawab, periode yang jelas, sumber yang dapat diverifikasi, serta status pemeriksaan. Penyusunan narasi juga perlu dilakukan secara terstruktur. Informasi dari setiap divisi sebaiknya tidak langsung digabungkan tanpa pemeriksaan karena perbedaan istilah, periode, atau angka dapat memengaruhi konsistensi laporan. Jika perusahaan membutuhkan laporan yang lebih terstruktur dan mudah ditinjau, proses editorial dan desain dapat membantu menyajikan informasi dalam alur yang jelas, tanpa mengubah substansi maupun mengurangi akurasi data.
Siapkan Annual Report Perusahaan dengan Proses yang Lebih Terarah
Memahami Permenkum 49 Tahun 2025 merupakan langkah awal untuk mengelola proses laporan tahunan secara lebih tertib. Perusahaan tetap perlu memastikan bahwa isi laporan, persetujuan RUPS, dokumen pendukung, dan proses penyampaian kepada Menteri telah ditangani sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk membantu proses penyusunan dokumen, Sooca Design menyediakan layanan Annual Report Tertutup yang mendukung pengolahan informasi, penyusunan narasi, serta desain laporan perusahaan secara terstruktur. Dengan alur kerja yang jelas, perusahaan dapat lebih mudah mengoordinasikan data dari berbagai divisi dan menyiapkan dokumen yang rapi untuk ditinjau oleh pihak internal.
Butuh dukungan untuk menyusun Annual Report perusahaan tertutup? Pelajari layanan Annual Report Tertutup Sooca Design dan temukan pendekatan penyusunan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan Anda.

