Mengenal Manfaat Keuangan Berkelanjutan dan Penerapan RAKB

Konsep keuangan berkelanjutan dimulai pada saat Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menetapkan suatu tujuan baru. Kita mengenalnya dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Penetapan ini menjadi pemicu kesadaran  bagi negara-negara bahwa sektor finansial memiliki dampak signifikan bagi keberlanjutan. Di sini manfaat keuangan berkelanjutan akan dibahas agar perusahaan dapat melaksanakan penerapan RAKB dengan kesadaran yang tepat.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs)

Sebelum memahami keuangan keberlanjutan, kita perlu mengetahui tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan oleh PBB. Ada 17 tujuan dibagi menjadi 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Tujuan sosial ada 7 (tujuh) yaitu: (1) tanpa kemiskinan, (2) tanpa kelaparan, (3) kehidupan sehat dan sejahtera, (4) pendidikan berkualitas, (5) kesetaraan gender, (6) air bersih dan sanitasi layak, serta (7) energi bersih dan terjangkau.

Tujuan ekonomi ada 7 (tujuh) mencakup: (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, (9) Industri, inovasi dan infrastruktur, (10) Berkurangnya kesenjangan, (11) kota dan komunitas berkelanjutan, serta (12) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Dilanjutkan dengan (16) perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh dan (17) kemitraan untuk mencapai tujuan.

Sementara tujuan terkait lingkungan hidup ada 3 (tiga) yaitu: (13) penanganan perubahan iklim, (14) ekosistem laut dan (15) ekosistem darat.

Manfaat Keuangan Berkelanjutan bagi Indonesia

Negara-negara sepakat untuk menetapkan tujuan di atas menjadi tujuan negara mereka masing-masing. Demikian juga Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di dalam peraturan nomor 51 tahun 2017 mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan memaparkan manfaat ini.

Pertama bahwa sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki isu kesenjangan sosial yang merupakan sumber risiko yang harus mendapatkan perhatian yang memadai. Kedua, Indonesia juga merupakan negara yang secara geografis terpapar risiko perubahan iklim. Maka dengan melaksanakan proses pembangunan ekonomi harus mengedepankan keselarasan aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup, Indonesia dapat memitigasi risiko-risiko di atas.

Lebih lanjut, penerapan keuangan berkelanjutan memberikan manfaat ekonomis bagi Indonesia. Indonesia akan masuk ke dalam persekutuan negara-negara yang bertanggungjawab. Ini dapat memberikan akses lebih luas terhadap pendanaan maupun dukungan lainnya bagi pembangunan Indonesia.

Manfaat Keuangan Berkelanjutan bagi Perusahaan

Bagaimana dengan perusahaan? Apa manfaat perusahaan melaksanakan keuangan berkelanjutan? Penerapan keuangan berkelanjutan tidak gratis. Ada biaya dan sumber daya yang harus dikerahkan, bahkan risiko kegagalan, dari sudut pandang perusahaan. Karena itu harus ada insentif yang  dapat diterima perusahaan, baik insentif langsung maupun tidak langsung.

Insentif langsung telah dijanjikan OJK dalam POJK nomor 51 tahun 2017 yaitu mengikutsertakan perusahaan dalam program pengembangan kompetensi SDM. Artinya biaya pengembangan kompetensi ditanggung bersama antara perusahaan dan OJK. Selain itu OJK merencanakan insentif berupa penganugerahan Sustainable Finance Award yang dapat mem-“promosi”-kan perusahaan.

Dalam peta jalan tahap kedua, OJK sedang mengkaji struktur insentif fiskal maupun non-fiskal. Insentif yang mungkin diperlukan bank adalah perhitungan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) yang lebih longgar bagi pembiayaan ke proyek yang terkait keuangan berkelanjutan. Selain ATMR, OJK juga bisa menerapkan insentif perhitungan tingkat kesehatan bank yang lebih positif untuk bank pelaksana.

Tahun 2019 Indonesia telah menerbitkan Sukuk Hijau senilai 750 juta dollar AS selain sukuk jenis lainnya sebesar 1,25 miliar dollar. Sukuk Hijau bertujuan untuk mendanai proyek-proyek yang searah dengan tujuan SDGs terkait isu perubahan iklim atau terkait isu lingkungan seperti energi terbarukan. Sukuk Wakalah Global yang merupakan Sukuk Hijau pertama di Indonesia dan Asia.

Selain itu pemerintah juga menciptakan skema blended finance atau skema keuangan campuran dimana terdapat dana dari Pemerintah, dana publik, swasta bahkan filantropi yang disatukan dalam platform SDGs Indonesia One. SDGs Indonesia One telah mengumpulkan dana 2,46 miliar dolar AS pada 2019 dan terus berkembang.

Lebih besar dari Indonesia, penerapan keuangan berkelanjutan juga membuat perusahaan mampu menembus akses internasional yang lebih besar. Pada tahun 2019, di seluruh dunia tersedia 3,1 triliun dolar AS untuk keuangan berkelanjutan. Ini belum menghitung dana untuk transisi menuju produk dan jasa keuangan hijau, yang sering disebut sebagai brown projects, sebagai pembeda dari green projects.

Dana itu tidak hanya tersedia dalam bentuk utang, namun juga pasar manajemen aset. Dengan tidak disangka-sangka, tahun 2020 ini menjadi rekor di mana aset kelolaan manajemen untuk keuangan berkelanjutan sudah mencapai 1 triliun dolar AS.

Gambar Oleh: Pixabay – db_oblikovanje

Penerapan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)

Dengan demikian luas manfaat keuangan berkelanjutan yang dapat diterima, seharusnya perusahaan termotivasi untuk menerapkan keuangan berkelanjutan. Caranya adalah dengan mulai menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan Laporan Keberlanjutan.

Pertama-tama RAKB harus mencantumkan tujuan strategis perusahaan. Beberapa dari tujuan SDGs dapat diturunkan menjadi tujuan perusahaan yang harus disampaikan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) maupun Laporan Keberlanjutan (SR). Berikutnya adalah mengidentifikasi para pemangku kepentingan dan bagaimana perusahaan dapat menjawab kepentingan mereka.

Baca juga: Implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 

Apakah saat ini Anda sedang mencari jasa pembuatan laporan keberlanjutan (sustainability report)? Jangan ragu untuk segera menghubungi kami dengan cara klik di sini.

Atau kunjungi juga akun instagram kami di @soocadesign

naftalia inge: